JAKARTA - Peningkatan jumlah pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 di luar negeri terjadi. Bahkan, dampak dari peningkatan tersebut, ribuan pemilih di Hongkong menggelar unjuk rasa karena tidak bisa mencoblos.
Sekira seribu WNI berunjuk rasa di Victoria Park, tempat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong menggelar pemungutan suara. Hal ini dipicu lantaran para WNI tidak bisa memperoleh hak pilih dan waktu sewa TPS di Victoria Park telah habis.
Padahal, TPS dibuka sejak Minggu 6 Juli 2014 pagi. Namun, karena peningkatan pemilih yang luar biasa, hingga pukul 19.00 waktu setempat masih banyak WNI yang berdatangan. Pada pilpres kali ini jumlah pemilih di Hongkong naik 300 persen jika dibandingkan dengan pileg April lalu. Jumlah suara pun tercatat 23.863 orang.
Menanggapi hal itu, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, mengatakan kericuhan yang terjadi di Hongkong, ibarat sebuah lelucon besar atau "Big Joke."
"A big joke, WNI di manapun mereka ada harus diberi kesempatan hak pilihnya, saya tidak mengerti apabila hanya masalah lapangan, harus diatur agar mereka bisa mendapatkan hak pilih," kata Sidarto di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014).
Dia pun mendesak Komisi I DPR memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk mengatasi hal tersebut.
"Menlu dan Konjen di Hongkong agar dipanggil. Kita sebagai pengawas DPR itu perlu minta keterangan Menlu dan Konjen kita di Hongkong," tegasnya.
Selain itu, Sidarto juga mengusulkan diselenggarakannya pencoblosan ulang di Hongkong guna mengakomidir suara WNI di sana. "Ya harus dibicarakan bersama itu ya. Bagi saya setiap warga Indonesia berhak memilih," terangnya.
"Ini harusnya bisa diantisipasi sebelum hari H, apa yang terjadi di Arab, Hongkong, ialah not the first time," tuntasnya. (rep01/ozc)